TEMPo.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengusulkan sepuluh kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan baru pengganti Edhy Prabowo. Edhy saat ini telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan menteri setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.
“Syarat pertama adalah Menteri KP yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 November 2020.
Syarat selanjutnya, kata Susan, menteri anyar ini bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia. Tidak hanya itu, menteri baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha. “Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan,” kata Susan.
Susan berujar syarat menteri baru selanjutnya adalah orang yang tidak pernah terlibat dalam dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ia mengatakan rekam jejak dalam isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan syarat yang tak boleh ditawar-tawar.
Kiara juga mendesak menteri kelautan dan perikanan yang baru harus memiliki keberanian untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang jumlahnya terus naik dari tahun ke tahun.
Konflik agraria di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ujar dia, terus meningkat akibat dari desain pembangunan ekonomi yang bercorak ekstraktif dan tidak ramah HAM. "Menteri Kelautan dan Perikanan baru wajib berkomitmen untuk membereskan persoalan ini,” ujar Susan.
